Medan 10 November 2025 Media detikpk.com – Masyarakat menyoroti pembangunan baru yang berada di lahan kosong Di sebut-sebut bangunan itu akan untuk tongkrongan cafe yang sangat besar.

Bangunan fisik di kawasan itu, saat ini sudah mencapai 75 persen tersebut tidak mengantongi ini persetujuan bangunan gedung (PBG).

“Pantauan team media di lapangan sampaikan saat ini bangunan yang berdiri tersebut tidak mengantongi izin persetujuan bangunan gedung (PBG) Sabtu ( 08/11/2025 ) saat investigasi media kompirmasi dengan satpam bangunan kafe mengatakan kami tidak tahu pak mengenai izin PBG nya kami hanya pekerjaan saja ungkapnya . Siapa pemilik cafe tersebut mereka bungkam. Sementara kasi trantib Kelurahan Tanjung Gusta ketika di konfirmasi media tentang izin bangunan tanpa PBG mengatakan sudah kami suratin pemilik bangunan tersebut pungkasnya.

Bangunan yang kemungkinan akan dijadikan sebuah cafe di jalan Gaperta Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan medan Helvetia itu adalah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengembang atau pemodal.

“Ini suatu bukti pelanggaran perda. Harus ada tindakan tegas dari Dinas Perkim dan Sat pol PP kota medan sebagai penegak Perda Kota Medan , karena ini jelas merugikan negara tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lemah nya kerja sama lintas OPD antara Dinas Perkim sebagai pengelola perizinan dengan Pihak Satpol PP juga menjadi sorotan, ditambah lagi dari berbagai informasi yang di gali, bahwa kuat dugaan pihak terdapat oknum nakal di dinas perkim dengan mengeluarkan surat KRK saja sebagai modal untuk mendirikan bangunan hingga selesai. Kejadian tersebut kerap di jumpai awak media saat melakukan konfirmasi ke pemilik bangunan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Mustahil Kepala Dinas tidak mengetahui akan hal tersebut, dugaan adanya korupsi yang dilakukan secara terstruktur dan masif pun jadi sorotoan berbagai pihak, ditambah lagi lemahnya pengawasan internal oleh pihak inspektur kota medan semakin membuat para oknum nakal bebas menjalankan aksinya.

Walikota medan diminta tegas dalam menindak oknum nakal, dan kedepan harus lebih mengutamakan kompetensi untuk menunjuk jabatan seorang kepala dinas dan jajarannya bukan hanya karena hubungan kedekatan saja, ungkap warga merasa kesal