Komentar
Medan, 25 Juni 2025 – Nicodemus Roger Nadeak yang kerap disapa dengan panggilan Nico Nadeak Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (DPW JPKP) Provinsi Sumatera Utara menyatakan kecaman keras terhadap empat anggota DPRD Deliserdang yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam sebuah rapat paripurna. Lembaga ini menilai tindakan pengambilalihan kursi pimpinan dewan pada Rabu (25/6) sebagai bentuk pelanggaran terhadap mekanisme demokrasi partai.
“Kejadian ini bukan hanya sekadar pelanggaran tata tertib biasa, melainkan bentuk ketidakpatuhan terhadap pimpinan partai. Terutama untuk Fraksi Gerindra yang seharusnya menjadi contoh dalam penegakan aturan,” tegas Nico Nadeak dalam pernyataan resminya.
Latar Belakang Kejadian
Insiden bermula ketika Wakil Ketua DPRD Deliserdang dari PDI-P, Agustiawan Saragih, memutuskan keluar dari rapat. Berikutnya, empat anggota dewan dari berbagai fraksi mengambil alih posisi pimpinan tanpa wewenang yang sah. Mereka adalah :
Antony Napitupulu (PDI-P)
Dahnil Ginting (Gerindra)
Aldi Hidayat (NasDem)
Purnama Barus (Golkar)
Menurut Nico Nadeak, tindakan ini tidak hanya melanggar aturan dewan, tetapi juga merendahkan otoritas ketua umum partai dalam penentuan pimpinan dewan.
DPW JPKP Sumut mendesak, agar Ketua Umum ke empat partai memberikan tindakan tegas berupa pemecatan, dan segera melaksanakan Penggantian Antar Waktu (PAW), serta mengevaluasi mekanisme internal partai.
Nico Nadeak dengan tegas mengatakan, “Kami mendorong pimpinan partai untuk segera bertindak. Pembiaran terhadap kasus semacam ini akan berdampak buruk bagi kehidupan demokrasi di Sumatera Utara,” tambah Nico Nadeak.
Dukungan dari DPW JPKP Sumatera Utara melalui Ketuanya, Nicodemus Roger Nadeak yang kerap disapa Nico Nadeak, menyatakan dukungan terhadap persoalan ini. “Kami telah berkoordinasi dan sepakat bahwa kejadian ini harus ditangani secara serius,” ujar Nico Nadeak.
Menunggu Respons Partai
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pimpinan partai - partai terkait. Namun, desakan dari berbagai organisasi masyarakat diperkirakan akan mendorong penyelesaian kasus ini.
Melalui pernyataannya, Nico Nadeak menyampaikan, dampak Potensial menilai kasus ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap DPRD, dinamika koalisi partai di Deliserdang, Proses pembahasan kebijakan daerah, pungkas Nico Nadeak
DPW JPKP Sumatera Utara berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini hingga tuntas.
( J S)