Komentar
SERDANG BEDAGAI –Newsidak.ID
Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia (LSM PAKAR RI) melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang berlokasi di samping Masjid Agung Serdang Bedagai, Kecamatan Sei Rampah, Sabtu (14/11/2026).
Dalam pemantauan yang dipimpin langsung oleh Bambang SW, SH., ditemukan sejumlah catatan krusial terkait transparansi administrasi, pengawasan lapangan, hingga dugaan penggunaan material bangunan yang tidak sesuai dengan standar teknis (bestek).
Berdasarkan papan informasi yang baru terpasang di lokasi, proyek milik Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp2.171.668.661,00 yang bersumber dari anggaran Tahun 2026.
Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT. Juang Akses Teknologi dengan konsultan pengawas CV. Citra Pramatra, serta batas akhir kontrak pada 31 Desember 2026.
Bambang SW, SH. mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat setidaknya empat poin utama yang patut menjadi perhatian serius pihak Kementerian Haji dan Umrah RI maupun Aparat Penegak Hukum (APH) Antara lain adanya dugaan Keterlambatan Pemasangan Papan Informasi Proyek.
Papan informasi proyek diketahui baru dipasang setelah pekerjaan fisik berjalan kurang lebih satu bulan. Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, plang proyek wajib terpasang sejak awal dimulainya pekerjaan agar masyarakat dapat turut mengawasi.
Absennya Pelaksana Resmi dan Dugaan Pengalihan Kendali Lapangan.
Dari hasil pemantauan di lokasi, pihak pelaksana lapangan resmi dari kontraktor pemenang maupun konsultan pengawas diduga jarang berada di tempat.
Pengelolaan dan penjagaan di area proyek justru diduga diserahkan kepada oknum non-teknis setempat,yang bernama Joko mengaku Oknum dari salah satu Ormas di Desa Firdaus yang dinilai bertentangan dengan aturan larangan pengalihan pekerjaan dan kewajiban penempatan tenaga ahli di lapangan.
Kualitas Material dan Kerapian Konstruksi.
Tim pemantau menyoroti tumpukan material batu bata merah di lokasi yang secara visual tampak banyak mengalami keretakan, sudut patah, serta warna pembakaran yang tidak merata. Selain itu, pada struktur pondasi batu kali terlihat spesi adukan yang kurang padat dan masih terdapat sisa plastik yang terjepit pada pasangan batu serta besi tulangan yang dibiarkan terbuka.
Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Progres Waktu.
Para pekerja di lapangan terpantau tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) standar seperti helm dan rompi proyek.
Di sisi lain, dengan progres fisik yang baru mencapai tahap pemasangan dinding bata lantai dasar pada pertengahan November 2026, penyelesaian proyek tepat waktu sebelum 31 Desember 2026 dinilai sangat berisiko apabila tidak diawasi secara ketat.
"Proyek ini menggunakan uang negara melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk kepentingan pelayanan jemaah haji dan umrah. Oleh karena itu, pengerjaannya tidak boleh asal-asalan dan harus transparan sejak awal," tegas Bambang SW, SH. dalam keterangannya.
Melalui rilis ini kepada Media Kami Newsidak.Id, LSM PAKAR RI Bambang SW SH mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara untuk segera turun melakukan evaluasi menyeluruh di lapangan.
Pihaknya juga meminta Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai selaku mitra pendampingan hukum proyek tersebut untuk melakukan audit dan pemeriksaan fisik guna memastikan bangunan dikerjakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis(Tim)