Komentar
Media Online Newsidak.Id
DELI SERDANG, 10 November 2026 – Sebuah proyek pembangunan fisik yang didanai anggaran negara ditemukan berjalan tanpa mematuhi asas keterbukaan informasi di wilayah Kabupaten Deli Serdang-Sumut
Pembangunan pagar beton di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan STM Hilir diketahui berlangsung aktif tanpa pemasangan papan informasi proyek (plang pengerjaan) di area luar lokasi, Selasa (10/11).
Ketiadaan plang nama proyek ini memicu kritik tajam dari masyarakat terkait komitmen transparansi anggaran di lingkungan Kementerian Agama.
Berdasarkan dokumen gambar teknis (site plan) yang ditemukan warga di lokasi, proyek pemagaran ini secara resmi disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara atas nama Muhammad Hambali Bakti, S.HI., M.A.P. Namun, di lokasi fisik, tidak ada satu pun informasi yang dipajang untuk menjelaskan nilai kontrak, nama kontraktor pelaksana, sumber dana, maupun target waktu penyelesaian kerja.
Urgensi transparansi proyek ini kian dipertanyakan setelah warga setempat mencoba melakukan konfirmasi langsung ke Kantor KUA STM Hilir-Deliserdang Namun, Kepala KUA STM Hilir, Bapak Ibnuh Salim, S.HI., sedang tidak berada di kantor dan tidak dapat ditemui untuk memberikan penjelasan terkait proyek tanpa plang di area kerjanya tersebut.
Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap proyek fisik yang menggunakan uang rakyat wajib memasang plang informasi sejak hari pertama pengerjaan. Praktik pengosongan papan informasi serta sulitnya akses konfirmasi dari otoritas lokal ini dinilai mencederai semangat bersih melayani dan memicu dugaan adanya upaya penutupan akses pengawasan dari masyarakat.
Menyikapi temuan ini, warga bergerak cepat dengan mengirimkan laporan pengaduan resmi secara digital langsung ke alamat email Kanwil Kemenag Sumut hari ini. Masyarakat menuntut ketegasan dari Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Utara untuk segera menegur pihak rekanan/kontraktor serta mengevaluasi internal KUA STM Hilir agar hak informasi masyarakat tidak dikebiri.(Tim)