Komentar
MEDAN | Program Universal Health Coverage (UHC) Walikota Medan Boby Nasution menjadi polemik tersendiri bagi warga kurang mampu. Tak cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) malah dipatok deposito Rp 30 juta, Senin (24/4/2023).
Seperti yang dialami pasien Jihan Afifah Lubis (5 bulan) penderita penyakit jantung bawaan lahir dirawat di ruang PICU RS Murni Teguh sejak 18 April 2023 pukul 23.00 WIB hingga kini dan orangtuanya Fadly Lubis(31) pontang panting mencari pinjaman biaya operasi buah hatinya.
Pasalnya, meski baru bekerja di perusahaan swasta belum juga terdaftar peserta BPJS kesehatan sehingga dalam waktu 3×24 jam belum aktif maka otomatis status pasien umum dan wajib setor deposit. Padahal Wali Kota Medan Boby Nasution tanpa embel – embel memastikan warganya gratis berobat baik di RS swasta maupun milik pemerintah.
Lantaran tak semanis ucapan menantu Joko Widodo ditambah kondisi emergency dan butuh penanganan cepat, akhirnya pihak keluarga berembuk untuk menandatangani surat pernyataan deposit Rp30 juta dan setor awal Rp10 juta, sisanya usai operasi.
Sementara pihak RS Murni Teguh membenarkan program UHC telah berjalan di RS Murni Teguh Medan namun adapun syarat program tersebut tidak berlaku bagi penerima iuran.
Sebab pasien Jihan Afifah Lubis merupakan satu penanggungan orangtuanya M Fadly Lubis yang terdaftar peserta PPU PT. Sumber Rezeki Bersama unit Tanjung Morawa sejak 6 April 2023 dan iuran premi dibayarkan awal Mei sekaligus pengaktifan kepesertaan BPJS Kesehatannya.
“Program berobat gratis atau UHC telah berlaku di RS Murni Teguh. Dari awal masuk hingga saat ini pasien masih tetap mendapatkan perawatan secara intensive,” kata Veronika tanpa merinci biaya tanggungan sistem wajib deposit.
Terpisah Sekretaris Jenderal LSM Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera) Bambang Syahputra yang melakukan pendampingan pihak keluarga mengaku kecewa lantaran program UHC tak seindah harapan masyarakat Kota Medan.
“Walikota Medan harus tegas dan terbuka sehingga tidak ada lagi warga menerima manfaat merasa korban pembohongan publik. Katanya berobat gratis dan cukup bawa KTP namun faktanya keluarga pontang panting cari pinjaman,” kata Bambang kepada wartawan